adithia budiman: Budaya, Politik dan Pelayanan Kesehatan

Makalah politik kesehatan

Budaya, Politik dan Pelayanan Kesehatan

Disusun Oleh :

Adithia Budiman (Tubel)

K11111631

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS HASANUDIN

MAKASAR

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang banyak membawa perubahan terhadap kehidupan manusia baik dalam hal perubahan pola hidup maupun tatanan sosial termasuk dalam bidang kesehatan yang sering dihadapkan dalam suatu hal yang berhubungan langsung dengan norma dan budaya yang dianut oleh masyarakat yang bermukim dalam suatu tempat tertentu.

Pengaruh sosial budaya dalam masyarakat memberikan peranan penting dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami suatu perubahan dalam proses berfikir. Perubahan sosial dan budaya bisa memberikan dampak positif maupun negatif.

Pelayanan publik merupakan hal esensial dalam penyelenggaraaan negara. Pelayanan publik termasuk didalamnya pelayanan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial mencakup pelayanan Jaminan sosial, Perumahan, Kesehatan Pendidikan dan Pelayanan sosial personal. Semuanya diorganisir oleh lembaga/departemen khusus yang dibentuk berdasarkan undang-undang (Suharto, 2007: 15).

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan Millenium development goals (MDGs). Oleh karena itu sudah sewajarnya kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar dijadikan sebagai permasalahan utama ketika pelayanannya kurang memuaskan masyarakat. pelayanan kesehatan di Indonesia masih dibawah standard kepuasan pasien terutama mereka yang tidak punya akses khusus pada pelayanan tersebut. Undang-undang tentang kesehatan dan berbagai kebijakan telah di undangkan, namun pelayanan kesehatan hingga kini masih menuai banyak permasalahan, kenapa demikian dan bagaimana mengatasai masalah tersebut?, dua pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam makalah ini

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pelayanan kesehetan di Indonesia?

2. Bagaimana hubungan budaya terhadap pelayanan kesehatan?

3. Bagaimana hubungan unsur politik terhadap pelayanan kesehatan ?

C. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah menjelaskan gambaran pelayanan kesehatan diindonesia,serta menjelaskan bagaimana pengaruh unsure budaya dan politik terhadap permasalahan pelayanan kesehatan di indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Budaya,politik dan pelayanan kesehatan

Apakah kebudayaan itu ? mungkin semua orang mengerti apa kebudayaan itu, tapi tidak setiap orang dapat menjelaskannya. Sebagian orang menjelaskan bahwa kebudayaan itu adalah sikap hidup yang khas dari sekelompok individu yang dipelajari secara turun temurun,tetapi sikap hidup ini ada kalanya malah mengundang resiko bagi timbulnya suatu penyakit. Kebudayaan tidak dibatasi oleh suatu batasan tertentu yang sempit, tetapi mempunyai struktur-struktur yang luas sesuai dengan perkembangan dari masyarakat itu sendiri

Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli. Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Secara lebih rinci, banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan, serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain.

1. Proses Terbentuknya Budaya

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.[1] Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.[1]

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.[2]

Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan alam" d Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.

Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggota-anggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.

Dengan demikian, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain.

Politik sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau distribusi. Pemikiran mengenai politik di dunia barat banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi politik menurut beberapa ahli:

ROD HAGUE

Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya

ANDREW HEYWOOD

Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama

2. Konsep- konsep yang Relevan dengan Budaya

a. Holisme / Seutuhnya

Antropologi percaya bahwa kebudayaan adalah fungsi yang terintegrasi seluruhnya dengan bagian interelasi dan interdependensi. Demikian juga budaya lebih baik dipandang dan dianalisa secara menyeluruh. Berbagai komponen dari budaya seperti politik, ekonomi, agama, persaudaraan dan system kesehatan, melakukan fungsi yang terpisah tetapi kemudian bercampur membentuk perbuatan yang menyeluruh. Jadi untuk mengetahui system dari seseorang harus memandang masing-masing hubunganya dengan orang lain dan dari keseluruhan kulturnya. (Benedict, 1934)

Peubahan budaya biasanya mengundang tantangan – tantangan baru dan berbagai masalah. Perubahan meliputi adaptasi kreatif dari perilaku yang terdahulu yang disebabkan Karena bahasa, adapt, kepercayaa, sikap, tujuan, undang – undang, tradisi dank ode moral. Pada saat yang terdahulu sudah keluar dari mode atau kurang bias diterima dan menjadi sum,ber konflik yang potensial (Elling, ((1977).

b. Enkulturasi

Adalah proses mendapatkan pengetahuan dan menghayati nilai-nilai. Melalui proses ini oran bias mendapatkan kompetensi dari budayanya sendiri. Anak-anak melihat orang tua dan mengambil kesimpulan tentang peraturan demi perilaku. Pola- pola perilaku menyajikan penjelasan untuk kejadian dalam penghidupan seperti, dilahirkan, maut, remaja, hami, membesarkan anak, sakit penyakit.

c. Etnosentris

Adalah suatu kepercayaan bahwa hanya sendiri yang terbaik. Sangat penting bagi perawat untuk tidak berpendapat bahwa hanya caranya sendiri yang terbaik dan menganggap ide orang lkain tidak diketahui atuau di pandang rendah.

d. Stereotip

Stereotip atau sesuatu yang bersifat statis / tetap merupakan kepercayaan yang dibeasar – besarkan dan gambaran yang dilukiskan dengan populer dalam media massa dan ilmu kebangsaan. Sifat ini juga menyebabkan tidak bekembangnya pemikiran seseorang.

e. Nilai – nilai Budaya

Sistem budaya mengandung berbagai orientasi nilai. Nilai merupakan bentuk kepercayaan bagaimana seseorang harus perperilaku , kepercayaan adalah sesuatu pertanyaan yang tujuannya berpegang kepada kebenaran tapi mungkin boleh atau tidak boleh berlandaskan kenyataan empiris. Salah satu elemen yang paling penting terbangun dalam budaya dan nilainya. Nilai ini bersama – sama memiliki budaya yang paling penting terbangun dalam budaya dan nilainya. Nilai ini bersama memberikan stabilitas dan keamanan budaya, menyajikan standart perilaku. Bila dua orang bersama – sama memiliki budaya yang serupa dan pengalamanya cenderung serupa, nilai – nilai mereka akan serupa , walaupun dua orang tersebut tidak mungkin pola nilai yang tetap serupa , namun mereka cukup serupa untuk mengenal kesamaan dan utuk mengidentifkasi” yang lain sama sepeti saya” (Gooenough, 1966)

3. Unsur – Unsur Budaya

Ada beberapa pendapat ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu:

1.alat-alat teknologi

2.sistem ekonomi

3.keluarga

4.kekuasaan politik

4. Perbedaan Budaya

Sesungguhnya karena tradisi berbeda budaya dan peningkatan mobilitas dan memiliki standart pereilaku yang sama. Individu yang dibesarkan dalam kelompok seperti itu mengikuti budaya oleh norma-norma yang menentukan jalan pikiran dan perilaku mereka.

a. Kolektifitas Etnis

Adalah kelompok dengan asal yang umum, perasaan identitas dan memiliki standart perilaku yang sama. Individu yang bedasarkan dalam kelompok seperti itu mengikuti budaya oleh norma-norma yang menentukan jalan ikiran dan perilaku mereka ( Harwood, 1981 )

b. Shok Budaya

Adalah salah satu sebab karena bekerja dengan individu yang latar belakang kulturnya ber beda. Shock budaya sebagai perasaan yang tidak ada yang menolong ketidaknyamanan dan kondisi disoirentasi yang dialami oleh orang luar yang berusaha beradaptasi secara komprehensif atau secara efektif dengan kelompok yang berbeda akibat akibat paraktek nilai-nilai dan kepercayaan.( Leininger, 1976).

Perawat dapat mengurangi shock budaya dengan mempelajari tentang perpedaan kelompok budaya dimana ia terlibat. Pemting untuk perawat mengembangkan hormat kepada orang lain yang berbeda budaya sambil menghargai perasaan dirinya. Praktik perawatan kesehatan memerlukan toleransi kepercayaan yang bertentangan dengan perawat.

c. Pola Komunikasi

Kendala yang paling nyata timbul bila kedua orang berbicara dengan bahasa ang berbeda. Kebiasaan berbahasa dari klien adalah salah satu cara untuk melihat isi dari budaya. Menurut Kluckhohn,1972, bahwa tiap bahasa adalah merupakan jalan khusus untuk meneropong dan interprestasi pengalaman tiap bahasa membuat tatanan seluruhnya dari asumsi yang tidak disadari tetang dunia dan penghidupan. Kendala untuk komunkasi bisa saja terjadi walaupun individu berbicara dengan bahasa yang sama. Perawat kadang kesulitan untuk menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang sederhana, bebas dari bahasa yang jlimet yang klien bisa menagkap. Sangat penting untuk menentukan ahwa pesan kita bisa diterima dan dimengerti maksudnya.

d. Jarak Pribadi dan Kontak

Jarak pribdi adalah ikatan yang tidak terlihat dan flesibel. Pengertian tentang jarak pribadi bagi perawat kesehatan masyarakat memungkinkan proses pengkajian dan peningkatan interaksi perawat klien. Profesional kesehatan merasa bahwa mereka mempunyai ijin keseluruh daerah badan klien. Kontak yang dekat sering diperlukan perawat saat pemeriksaan fisik, perawat hendaknya berusaha untuk mengurangi kecemasan dengan mengenal kebutuhan individu akan jarak dan berbuat yang sesuai untuk melindungi hak privasi.

e. Padangan Sosiokultural Tentang Penyakit dan Sakit

Budaya mempengaruhi harapan dan persepsi orang mengenai gejala cra memberi etika kepada penyakit, juga mempengaruhi bilamana, dan kepada siapa mereka harus mengkomunikasikan masalah – masalah kesehatan dan berapa lama mereka berada dalam pelayanan. Karena kesehatan dibentuk oleh faktor – faktor budaya, maka terdapat variasi dari perilaku pelayanan kesehatan, setatus kesehatan, dan pola – pola sakit dan pelayanan didalam dan diantara budaya yang berbeda – beda.

Perilaku pelayanan kesehatan merujuk kepada kegiatan-kegiatan sosial dan biologis individu yang disertai penghormatan kepada mempertahankan akseptabilitas status kesehatan atau perubahab kondisi yang tidak bisa diterima. Perilaku pelayanan kesehatan dan status kesehatan saling keterkaitkan dan sistem kesehatan ( Elling, 1977 )

· Definisi Politik

Politik merupakan Ilmu yang mempelajari Politik, untuk mengetahui lebih lanjut maka perlulah diketahui definisi Politik itu sendiri, yaitu:

1. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menetukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. (Miriam Budiarjo)

2. Politik menyangkut “who gets what, when, and how” (Harold Laswell)

3. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masayarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. ( Ramlan Surbakti )

Dari bermacam- macam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang di kehendaki.

· Konsep Dasar Politik

Sehubungan dengan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka kita mengenal adanya konsep-konsep dasar Politik, yaitu:

1. Negara

Menurut Prof. Miriam Budiarjo, Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Menurut Roger H. Soltau, Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.

Syarat berdirinya suatu negara adalah memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Sifat–sifat Negara adalah memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sedangkan tujuan akhir negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum publicum, common good, common wealth).

2. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan /tujuan dari perilaku.(Miriam Budiarjo)

Menurut Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam Power and Society: “ Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.”

Sedangkan menurut W.A Robson dalam The University Teaching of Social Sciences: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Focus perhatian sarjana ilmu politik…tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.”

3. Pengambilan Keputusan

Keputusan (decision) adalah membuat pilihan diantara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making ) menunjuk pada proses memilih berbagai aternatif yang ada untuk kebijakan publik. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakasanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut (Miriam Budiarjo).

“The process of making government policies” (Ranney)

4. Kebijaksanaan Umum (public policy)

Merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan caa-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijsanaan tersebut memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. (Miriam Budiarjo)

5. Pembagian (distribusi) dan alokasi (allocation)

Merupakan pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Menurut para ahli politik membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat dan seringkali pembagian ini tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik.

B. Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan bagi setiap orang.

Semua orang ingin dilayani dan mendapatkan kedudukan yang sama dalam pelayanan kesehatan. Dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 34 menyatakan negara menjamin setiap warga negara mendapatkan hidup sejahtera, tempat tinggal, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, namun sering terjadi dikotomi dalam upaya pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan yang baik hanya diberikan bagi kalangan masyarakat yang mampu sedangkan masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional

Pelayanan kesehatan saat ini memiliki paradigma baru yaitu menempatkan pasien sebagai pelanggan dan menjadi fokus pelayanan, yang berarti kepuasan, keselamatan dan kenyamanan merupakan hal utama bagi pasien. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mencakup pelayanan yang indikatif dan bermutu,

Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi. (UU Kesehatan No.23 tahun 1992 dalam bukunya Soekidjo Notoatmodjo, 2007 :3).Hal tersebut berarti bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental dan social saja, tetapi juga diukur dari produktifitasnya.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesehatan dilakukan upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Soekidjo Notoatmodjo, 2007 : 8).Upaya mewujudkan kesehatan dilihat dari dua aspek yaitu pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan.Pemeliharaan kesehatan mencakup dua aspek yaitu aspek kuratif dan rehabilitative sedangkan peningkatan kesehatan mencakup dua aspek juga yaitu aspek preventif dan promotif.Hal tersebut dapat diartikan bahwa upaya untuk mewujudkan kesehatan dilakukan secara komprehensif, oleh sebab itu upaya kesehatan promotif mengandung makna bahwa kesehatan seseorang, kelompok, atau individu harus selalu diupayakan sampai tingkat yang optimal.

C. Hubungan Kebudayaan dengan Pelayanan Kesehatan

Menjadi sakit memang tidak diharapkan oleh semua orang apalagi penyakit-penyakit yang berat dan fatal. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana penyakit itu dapat menyerang seseorang. Ini dapat dilihat dari sikap merka terhadap penyakit tersebut. Ada kebiasaan dimana setiap oang sakit diisolasi dan dibiarkan saja. Kebiasaan ini ini mungkin dapat mencegah penularan dari penyakit-penyakit infeksi seperti cacar dan TBC.

Bentuk pengobatan yang di berikan biasanya hanya berdasarkan anggapan mereka sendiri tentang bagaimana penyakit itu timbul. Kalau mereka menganggap penyakit itu disebabkan oleh hal-hal yang supernatural atau magis, maka digunakan pengobatan secara tradisional. Pengobatan modern dipilih bila meraka duga penyebabnya adalah fator ilmiah. Ini dapat merupakan sumber konflik bagi tenaga kesehatan, bila ternyata pengobatan yang mereka pilih berlawana denganpemikiran secara medis.

Didalam masyarakat industri modern iatrogenic disease merupakan problema. Budaya menuntut merawat penderita di rumah sakit, pada hal rumah sakit itulah tempat ideal bagi penyebaran kuman-kuman yang telah resisten terhadp anti biotika.

Bila suatu bentuk pelayanan kesehatan baru di perkenalkan kedalam suatu masyarakat dimana faktor-faktor budaya masih kuat. Biasanya dengan segera mereka akan menolak dan memilih cara pengobatan tradisional sendiri. Apakah mereka akan memilih cara baru atau lama, akan memberi petunjuk kepada kita akan kepercayaan dan harapan pokok mereka lambat laun akan sadar apakah pengobatan baru tersebut berbeda , sama sekali tidak berguna, atau lambat memberi pegaruh. Namun mereka lebih menyukai pengobatan tradisional karena berhubungan erat dengan dasar hidup mereka. Maka cara baru itu akan dipergunakan secara sangat terbatas, atau untuk kasus-kasus tertentu saja.

Pelayanan kesehatan yang moderen oleh sebab itu harus disesuaikan dengan kebudayaan setempat, akan sia-sia jika ingin memaksakan sekaligus cara-cara moderen dan menyapu semua cara-cara tradisional. Bila tenaga kesehatan berasal dari lain suku atau bangsa, sering mereka merasa asing dengna penduduk setempat . ini tidak aan terjadi jika tenaga kesehatan tersebut berusaha mempelajari kebudayaan mereka dan menjembatani jarak yang ada diantara mereka. Dengan sikap yang tidak simpatik serta tangan besi, maka jarak tersebut akan semakin lebar. Setiap masyarakat mempunyai cara pengobatan dan kebiasaan yang berhubungan dengan ksehatan masing-masing. Sedikit usaha untuk mempelajari kebudayaan mereka . akan mempermudah memberikan gagasan yang baru yang sebelumnya tidak mereka terima.

Pemuka-pemuka didalam masyarakat itu harus di yakinkan sehingga mereka dapat memberikan dukungan dan yakin bahwa cara-cara baru tersebut bukan untuk melunturkan kekuasaan mereka tetapi sebaliknya akan memberika manfaat yang lebih besar.pilihan pengobatan dapat menimbulkan kesulitan. Misalnya bila pengobatan tradisional biasanya mengunakan cara-cara menyakitkan seperti mengiris-iris bagian tubuh atau dengan memanasi penderita,akan tidak puas hanya dengan memberikan pil untuk diminum. Hal tersebut diatas bisa menjadi suatu penghalang dalam memberikan pelayanan kesehatan, tapi dengan berjalannya waktu mereka akan berfikir dan menerima.

Hubungan antara faktor sosial budaya dan pelayanan kesehatan sangatlah penting untuk di pelajari khususnya bagi tenaga kesehatan. Bila suatu informasi kesehatan yang baru akan di perkenalkan kepada masyarakat haruslah di barengi dengan mengetahui terlebih dahulu tentang latar belakang sosial budaya yang dianut di dalam masyarakat tersebut.

Kebudayaan yang dianut oleh masyarakat tertentu tidaklah kaku dan bisa untuk di rubah, tantangannya adalah mampukah tenaga kesehatan memberikan penjelasan dan informasi yang rinci tentang pelayanan kesehatan yang akan di berikan kepada masyarakat. Ada banyak cara yang bisa dilakukan ,mulai dari perkenalan program kerja, menghubungi tokoh-tokoh masyarakat maupun melakukan pendekatan secara personal.

D. Politik terhadap pelayanan kesehatan

Terdapat beberapa kasus tentang pelayanan kesehatan di Indonesia, ironisnya kasus tersebut selalu menunjukkan betapa buruknya pelayanan kesehatan di Negeri ini meskipun telah dibentuk badan ombusdman yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik saat ini. Di bentuk standart operatinal programme (SOP) yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. Namun demikian masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang seakan menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah dalam menjalankan instrumen yang mereka buat sendiri.

Tahun 2004 dikejutkan dengan laporan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) tahun 2002 yang menimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Fakta lain menunjukkan bahwa Sejak periode November 1998 hingga Juli 2003, Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), telah mencatat 257 kasus pengaduan dari masyarakat tentang buruknya pelayanan kesehatan. Sebanyak 30 persennya adalah dugaan adanya mal praktik (Harsono&Worotikan, 2004).

Pelayanan kesehatan yang seharusnya diprioritaskna bagi mereka yang kurang ternyata hanya isapan jempol belaka. Banyak kasus ditemui bahwa mereka yang kurang mampu mendapatkan pelayanan yang buruk, bahkan di salah satu kabupaten di Madura beredar stigma bahwa pelayanan kesehatan di RSUD setempat sangat buruk dan banyak pasien yang meninggal gara-gara buruknya pelayanan. Pelayanan yang bagus hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai akses khusus atau mereka yang mempunyai relasi dengan pengelola (pengamatan penulis).

Permasalahan yang terjadi dalam pelayanan sosial khusus pelayanan kesehatan di indonesia saat ini sesungguhnya sejak lama telah ditemukan indikatornya, namun hal ini tidak mudah untuk diselesaikan karena sudah menjadi sebuah sistem dalam penyelenggaraan program bahkan dalam birokrasi kita. Sebagaimana kita pahami, meskipun reformasi sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun, situasi dan kondisi ternyata tidak jauh berbeda dengan masa orde baru. Hal ini disebabkan sulitnya membongkar konspirasi negatif dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pelayanan kesehatan. Hasil survey Governance and Desentralization Survey (GDS) tahun 2002 menunjukkan salah satu permasalahan dalam pelayanan publik di Indonesia adalah adanya kesempatan yang mendukung terjadinya konspirasi yang berujung KKN. Menariknya lagi apa yang disampaikan Prof. Susetiawan bahwa reformasi bukannya meruntuhkan spirit orde baru, hanya mengganti nama rezim yang lebih populis, akan tetapi sistem dan spirit yang diusung masih saja mewarnai rezim pemerintahan saat ini, sehingga tidak mengherankan apabila ditemukan kasus-kasus klasik sebagaimana pada masa orde baru. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini dipakai pendekatan sistem politik dan pendekatan birokrasi.

Implementasi program pelayanan kesehatan di Indonesia yang merupakan salah satu wujud intervensi pemerintah untuk memujudkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan dukungan dari sistem politik yang kuat. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, diperlukan kemampuan sistem politik dalam menghadapi permasalahan dan tantangan aktual dalam negara. Bagaimana sistem politik kita menyikapi tuntutan masyarakat khususnya dalam pelayanan sosial bidang kesehatan. Dalam perspektif ini terdapat pandangan menarik dari Gabriel Almond, bahwa kemampuan sistem politik (Political system capabilities) dapat diukur dengan beberapa indikator. Pertama kemampuan sistem politik dalam ekstraksi sumberdaya, Baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia bahkan sumberdaya sosial. Kedua kemampuan regulatif, bagaimana sebauh negara mampu mengendalikan perilaku warga negaranya dengan regulasi yang berlaku termasuk dalam perilaku hukum, ekonomi, sosial dan politik. Ketiga kemampuan responsif, bagaimana tingkat responsifitas pemerintah dalam merespon permasalahan yang sedang terjadi dalam masyarakat. Ketiga kemempuan distributif, dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan dll, termasuk pemerataan pendapatan, pemerataan lapangan pekerjaan dll. Keempat kemampuan simbolik. Kelima kemampuan dalam dan luar negeri, ketika semua kapabilitas dalam negeri maka kapabilitas tersebut akan memancar dan berpengaruh dalam dunia internasional.

Permasalahan dalam pelayanan kesehatan saat ini berkutat masalah buruknya pelayanan, harga obat-obatan yang mahal, mal praktik hingga diskriminasi pelayanan. Tentu saja ini menyangkut permasalahan regulasi pemerintah khususnya pedoman teknis pelaksanaan sebuah kebijakan. Standard pelayanan yang sudah ditentukan terkadang tidak dilaksanakan oleh petugas pelayanan dikarenakan : tidak ada sanksi tegas dari pihak supervisi pelaksana pelayanan sehingga pelanggaran oleh palaksana seringkali dilakukan karena tidak ada sanksi tegas. Hal ini sejalan dengan pemikiran George Homans tentang keterulangan perilaku, menurutnya ketidak jelasan Punismant (sanksi) menyebabkan keterulangan pelanggaran. Dalam hal ini kapabilitas regulatif pemerintah masih sangat rendah karena tidak mampu mengendalikan perilaku para pelaksana pelayanan kesehatan. Secara distributif, terjadi ketidakmerataan pendistribusian pelayanan, sehingga kelompok tertentu tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Bahkan belakangan memunculkan istilah orang Miskin dilarang sakit, karena buruknya pelayanan kesehatan di Indonesia yang sangat tidak berpihak pada golongan miskin.

Buruknya pelayanan kesehatan telah lama menjadi permasalahan publik di Indonesia, namun demikian kapabilitas responsif pemerintah masih sangat rendah, hal ini terbukti dengan berlarut-larutnya permasalahan tersebut. Seharusnya pemerintah responsif atas permasalahan dengan mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan analisis di atas dapat kita pahami bahwa permasalahan pelayanan kesehatan di indonesia di sebabkan oleh sistem yang lemah serta komitmen birokrasi yang rendah. Untuk itu untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan reformasi birokrasi khususnya yang menangani masalah pelayanan kesehatan. Reformasi birokrasi ini mengedepankan akuntabilitas, transparansi, selain itu juga diperlukan pemenuhan empat syarat utama efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi yang baik, sumberdaya yang berkualitas, disposisi yaitu karakteristik implementor yang jujur, komitmen dan bertanggung jawab serta struktur birokrasi yang kondusif.

Selanjutnya, masalah ini tidak hanya bersumber dari implementor atau oknum pelaksana, melainkan juga sangat ditentukan oleh sistem yang menaunginya. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilaksnakan melakukan: pertama reformasi birokrasi. Termasuk, mengembangkan sistem penggajian untuk perbaikan penghasilan PNS, termasuk di RS dan puskesmas yang terkadang tidak mengenal jam kerja. Kedua Penerapan sistem reward dan punishment sehingga setiap petugas kesehatan akan sangat menyayangi dan mencintai profesinya. Ketiga Pemberian keleluasaan kepada instansi pelaksana pelayanan kesehatan misalnya RS pemerintah dan puskesmas untuk mengelola keuangannya sendiri. Keempat . Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih peduli akan permasalahan yang dihadapi RS dan puskesmas. Dengan penerapan langkah-langkah diatas diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia lebih efektif dan efisien.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya intervensi pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, upaya ini merupakan respon atas situasi krisis ekonomi yang disinyalir menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat termasuk kesehatan. Menyikapi situasi demikian, pemerintah meluncurkan beberapa program diantaranya program Jaring Pengaman Sosial – Bidang Kesehatan (JPS-BK) pada 1998. Program ini didukung oleh sarana pelayanan kesehatan meliputi Bidan desa, Puskesmas dan rumah sakit pemerintah.

Pelayanan kesehatan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan membutuhkan daya dukung yang memadai, baik sarana dan prasarana maupun kualitas sumberdaya. Meskipun telah didukung dengan berbagai Undang-undang dan kebijakan pemerintah, ternyata pelayanan kesehatan di indonesia masaih saja menyisakan permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi diskriminasi pelayanan, ketidakpastian biaya dan prosedur, birokrasi yang berbelit serta buruknya kualitas pelayanan medisnya bahkan dari data diatas banyak juga yang menjadi korban mallpraktik.

Menyikapi hal tersebut kiranya perlu dilakukan reformasi birokrasi guna menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat dilakukan apabila kapabilitas pemerintah khususnya kapabilitas regulatif, kapabilitas distributif dan kapabilitas responsif mampu dimaksimalkan. Lingkungan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab akan menciptakan budaya kerja yang bersih juga, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Dengan adanya pembenahan pada level sistem dan oknum birokrasi diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak lagi ditemukan diskriminasi dan ketidakadilan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

pelayanan kesehatan di indonesia dinilai sangat buruk. Meskipun telah di undangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan namun pelayanan kesehatan di Indonesia masih menuai banyak permasalahan. Buruknya pelayanan publik (termasuk pelayanan kesehatan) di Indonesia bukanlah hal baru di negeri ini. Bahkan survey internasional mengungkap hal tersebut, World Development Report 2004 dan hasil penelitian Governance and Desentralization Survey (GDS) tahun 2002 menyimpulkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah

B. Saran

Pelayanan kesehatan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan membutuhkan daya dukung yang memadai, baik sarana dan prasarana maupun kualitas sumberdaya. Menyikapi hal tersebut kiranya perlu dilakukan reformasi birokrasi guna menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan dalam memberikan pelayanan. Lingkungan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab akan menciptakan budaya kerja yang bersih juga, termasuk dalam pelayanan kesehatan.